SIUP diperlukan agar bisnis perdagangan dapat beroperasi secara sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Mengurus izin usaha memang bisa menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu, namun hal ini sangat penting untuk kelangsungan dan legalitas bisnis Anda.
Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan authentic time
Selembar izin usaha dapat meningkatkan kredibilitas bisnismu secara signifikan. Konsumen dan mitra bisnis cenderung lebih percaya pada usaha yang memiliki legalitas resmi.
Terakhir, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat terlindungi secara hukum dari potensi risiko yang mungkin muncul di kemudian hari.
Sertifikasi halal kini jadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha produk konsumsi di Indonesia. Sertifikasi halal…
Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.
Izin Lokasi Usaha adalah izin yang memastikan lokasi tempat usaha beroperasi sesuai dengan peraturan zonasi dan tata ruang yang berlaku. Izin ini penting untuk menghindari bisnis beroperasi di lokasi yang tidak diperbolehkan, seperti zona permukiman atau kawasan yang dilindungi.
Untuk memperoleh izin ini, pemilik usaha harus mengajukan permohonan melalui sistem OSS dan melampirkan element tentang jenis layanan yang diberikan serta kualifikasi penyedia layanan.
Jika Anda merasa kesulitan dalam mengurus izin usaha atau membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk menghubungi Hukumku. Kami siap membantu Anda dalam mengurus berbagai jenis izin usaha dengan cara yang mudah dan efisien, sehingga Anda bisa fokus mengembangkan bisnis.
Untuk mengajukan IUMK, pemilik usaha harus mendaftarkan bisnisnya melalui sistem OSS dan memberikan dokumen yang membuktikan bahwa bisnis tersebut termasuk usaha mikro atau kecil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan ketika membangun atau mengubah bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Izin ini memastikan bahwa bangunan tersebut aman, mematuhi peraturan konstruksi, dan tidak melanggar peraturan zonasi yang berlaku.
Untuk panduan lebih lanjut, kunjungi dan dapatkan insight menarik lainnya seputar pengembangan bisnis dan UMKM hanya di kanal FYB detikcom!
Usaha mikro memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari usaha lain. Skala usaha ini paling kecil dengan modal yang terbatas dan biasanya dijalankan secara mandiri atau dalam lingkup keluarga.
Mengurus perizinan usaha memang memerlukan sedikit usaha di awal, namun manfaat jangka panjangnya bagi pertumbuhan UMKM sangatlah besar.
Sertifikasi halal kini jadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha produk konsumsi di Indonesia. Sertifikasi halal…
Delegasi ini bertujuan untuk mempercepat proses di lapangan, terutama untuk kegiatan usaha di daerah atau kawasan tertentu, tanpa harus menunggu proses di tingkat pusat.
Tahun 2025 adalah momentum bagi UMKM untuk menjadi bagian dari ekosistem bisnis nasional yang semakin fashionable dan terintegrasi. Dengan NIB, bukan hanya legalitas yang didapat, tapi juga akses ke peluang yang lebih besar.
Setelah NIB terbit, sistem OSS akan langsung menampilkan status perizinan usaha lanjutan berdasarkan tingkat risiko KBLI yang kamu pilih.
Untuk mengajukan IUMK, pemilik usaha harus mendaftarkan bisnisnya melalui sistem OSS dan memberikan dokumen yang membuktikan bahwa bisnis tersebut termasuk usaha mikro atau kecil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Misalnya, usaha dengan risiko rendah mungkin hanya perlu NIB, sementara usaha risiko tinggi perlu izin khusus dan pengawasan lebih ketat.
Kesalahan pengisian details. Pelaku usaha dapat mengubah knowledge melalui menu perubahan info pada OSS, sepanjang details tersebut bukan komponen facts yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Perubahan knowledge ini dapat dilakukan setelah langkah-langkah pengisian variety registrasi pada OSS selesai.
Selain melalui kontak telpon atau e-mail di atas, pengaduan/permohonan informasi dapat disampaikan melalui menu assistance desk pada atau melalui aplikasi keluhan Trader yang ada di .
Hal ini berlaku jika seluruh kegiatan tersebut terintegrasi dan berada dalam satu kawasan ekosistem yang sama.
Apabila batas waktu tersebut terlampaui dan permohonan telah dinyatakan lengkap, pelaku usaha tetap dapat melanjutkan permohonan Persetujuan Lingkungan dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis.
DiBA: Digital Organization AssistantKebutuhan drafting dan critique kontrak, daftar hak cipta, pajak dan akunting dalam satu paket langganan cepat beres tanpa ribet.
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) diperlukan untuk usaha yang bergerak dalam bidang waralaba. Izin ini memastikan bahwa waralaba tersebut mematuhi pedoman hukum yang berlaku dan melindungi kepentingan baik franchisor maupun franchisee.
Catatan: Jika jenis usahamu termasuk risiko rendah, izin usaha langsung terbit setelah NIB dikeluarkan.
Berdasarkan Pasal 91 UU Pengadilan Pajak, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasan pertama adalah apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Alasan kedua adalah apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
DJP bukan saja memungut dan mengumpulkan pajak namun juga memberikan insentif dan perbaikan pelayanan. Optimalisasi penerimaan pajak tahun 2023 disertai dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak untuk mendukung perekonomian.
lebih dari satu dasawarsa silam. Dalam penelitian mereka pada 2007 terhadap negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia, para ahli ekonomi Financial institution Dunia menyoroti bahwa penghambat pertumbuhan dan kesejahteraan sosial di kawasan tersebut adalah karena pekerja dan pelaku usaha sektor casual, yang notabene tidak terdeteksi sistem negara, sebagian besar bukan merupakan pembayar pajak yang patuh.
(2019) menyatakan bahwa secara teoritis maupun empiris, pada umumnya terdapat lima faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menunjang tingkat kepatuhan pembayaran pajak.
Dengan payung hukum yang telah ada dan sistem informasi terintegrasi, akan lebih mudah bagi DJP untuk menjaring pelaku usaha sektor informal agar beralih ke sektor official, sehingga memudahkan negara untuk melakukan pengawasan.
Oleh karena itu, untuk menjamin hak-hak wajib pajak sekaligus menjaga keadilan dalam sistem perpajakan, DJP memberikan ruang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak.
Kementerian Keuangan menyebutkan momentum tercapainya penerimaan pajak tahun 2023 yang tumbuh signifikan bukan saja karena didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang kuat namun karena komitmen DJP dalam melakukan berbagai upaya untuk pencapaian penerimaan pajak.
Meskipun secara harfiah pajak dimaknai sebagai pungutan yang bersifat wajib dan memaksa, DJP tidak pernah melakukan kesewenang-wenangan dalam mengelola perpajakan di Indonesia.
Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
dalam peraturan, menyebabkan jasa buat pt banyak pelaku UMKM yang tersingkirkan dan terpaksa gulung tikar karena tidak mampu berkompetisi secara adil di tingkat global.
Pertama kalinya DJP melakukan pembentukan komite kepatuhan yang mampu menajamkan langkah-langkah peningkatan kepatuhan wajib pajak. DJP juga melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan perluasan foundation pemajakan terutama foundation ekonomi digital. Di antaranya yaitu pengawasan pasca
”, kata yang menggambarkan perimaan APBN tahun 2023 yang dapat melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia serta menyehatkan kondisi APBN itu sendiri.
Dari lima faktor tersebut disimpulkan bahwa terdapat dua motivasi yang mendasari kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari sifatnya yaitu adanya pihak yang memaksa dan sifat sukarela wajib pajak sendiri. Namun kedua hal ini sama-sama memberikan korelasi yang berbanding lurus dengan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui method-method yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan;